Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri RI telah mengeluarkan peraturan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 terkait PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN. Penamaan diatur oleh Pemerintah, dengan Kriteria :

1. Nama mudah dibaca, tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir.
2. Jumlah huruf maksimal 60 huruf, termasuk spaci
3. Jumlah Kata minimal 2 suku kata
4. Warga yang ingin melakukan perubahan nama, harus melalui penetapan Pengadilan Negeri.
5. Jika dalam Pencatatan Kependudukan (KTP, KK) terdapat perbedaan dengan dokumen lainnya, misal Akte dan Buku Nikah atau data dukung lainnya. bisa disesuaikan dengan dokumen tersebut.
6. Penambahan gelar pendidikan, adat dan keagamaan bisa dicantumkan dalam KK atau KTP.
7. Penambahan gelar pendidikan, adat dan keagamaan tidak diperbolehkan dalam penulisan Akte Lahir.
8. Penulisan nama tidak diperkenankan menggunakan angka (nomor) dan tanda baca

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang telah dilaksanakan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku.